Indonesia Terbelakang soal Emisi

Salah satu kunci untuk bisa sesegera mungkin mengadopsi kebijakan Euro IV, yaitu kesanggupan dalam menyediakan bahan bakar berkualitas tinggi. Namun, sampai saat ini, Indonesia masih harus menunggu Pertamina menyelesaikan refinery development master plan (RMDP).



Pertamina dinilai lamban untuk bisa menyediakan bahan bakar yang sesuai dengan standar emisi tersebut. I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait hal ini.

“Bukan hanya Pertamina, ini sebuah kolaborasi. Kita juga tahu lah Pertamina juga sedang banyak masalah, nanti kita bantu lah ya Pertamina,” ujar Putu kepada KompasOtomotif, di sela Indonesia International Automotive Conference, Auto Industry Globalitation, di ICE, Tangerang, Jumat (12/8/2016).

Di sisi lain, Anastasia Kharina, Researcher The International Council on Clean Transportation (ICCT) yang berbasis di San Fransisco, Amerika menyampaikan, kalau kebijakan harus secepatnya dilakukan, Memang kendala utamanya pada ketersediaan bahan bakar, yang dalam hal ini Pertamina.

“Indonesia sangat tertinggal jauh terkait dengan penetapan emisi. Nampakaya Pertamina agak lambat dalam mengimplementasikan itu, dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indoensia  (Gaikindo) tampak selalu nge-push Pertamina terus,” ujar Anastasia saat berbincang dengan KompasOtomotif.

Dalam presentasinya, Anastasia mengatakan kalau Indonesia merupakan negara yang tertinggal, terkait dengan kontrol terhadap emisi, di antara negara-negara G20.